Investasi Bali Semester I 2026 Capai Rp23,77 Triliun, Pemerataan Masih Jadi Tantangan
Denpasar | Detak Negeri.com
Realisasi investasi di Provinsi Bali hingga Semester I Tahun 2026 mencapai Rp23,77 triliun atau sekitar 49,71 persen dari target investasi tahunan sebesar Rp47,93 triliun. Capaian tersebut menunjukkan tren investasi yang tetap positif, meski penyebarannya masih terkonsentrasi di wilayah Bali Selatan.
Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), total investasi tersebut berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp14,95 triliun dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp8,82 triliun. Realisasi tersebut merupakan akumulasi investasi pada Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2026.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Bali, I Ketut Sukra Negara, mengatakan capaian tersebut menandakan realisasi investasi telah mendekati separuh dari target yang ditetapkan pemerintah daerah.
Pada Triwulan I 2026, investasi yang masuk ke Bali mencapai sekitar Rp13,31 triliun, sedangkan pada Triwulan II terealisasi Rp10,46 triliun. Secara kumulatif, nilai investasi yang masuk hingga pertengahan tahun mencapai lebih dari Rp23 triliun.
Dari sisi persebaran wilayah, Kabupaten Badung masih menjadi daerah dengan nilai investasi terbesar, yakni sekitar Rp14,3 triliun, disusul Kota Denpasar sebesar Rp3,36 triliun. Kedua wilayah tersebut bersama Gianyar dan Tabanan yang tergabung dalam kawasan Sarbagita masih menjadi pusat aktivitas investasi di Pulau Dewata.
Menurut Sukra Negara, sekitar 93 persen investasi di Bali masih terkonsentrasi di kawasan Sarbagita, sementara daerah di luar kawasan tersebut hanya memperoleh sekitar 7 persen dari total investasi yang masuk. Kondisi ini menunjukkan masih adanya ketimpangan distribusi investasi antardaerah.
Meski demikian, sejumlah wilayah mulai menunjukkan perkembangan positif. Kabupaten Klungkung menjadi daerah dengan pertumbuhan investasi tertinggi di luar kawasan Sarbagita, didorong oleh perkembangan sektor pariwisata, khususnya di kawasan Nusa Penida.
Sebaliknya, Kabupaten Bangli masih mencatat realisasi investasi yang relatif rendah. Pemerintah daerah menilai kondisi tersebut diduga dipengaruhi belum optimalnya pelaporan kegiatan investasi oleh para pelaku usaha melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
Dari sisi sektor usaha, investasi di Bali masih didominasi sektor tersier, terutama pariwisata dan jasa pendukung pariwisata, yang berkontribusi sekitar 70 persen terhadap total investasi. Pemerintah Provinsi Bali berharap ke depan investasi dapat lebih merata ke berbagai wilayah serta mendorong pengembangan sektor produktif lainnya agar pertumbuhan ekonomi daerah semakin inklusif dan berkelanjutan. (Yayang)
